Akhir2 ini rasanya banyak sekali kebijakan dan program besar pemerintah yang ramai diperbincangkan. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan pajak, sampai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Semua hadir dengan narasi yang terdengar baik: untuk rakyat, untuk pemerataan, untuk kesejahteraan. Tapi apakah semua program tersebut menjadi pilihan yang paling tepat? Karena dalam mengelola negara, tantangannya sering kali bukan memilih antara yang baik dan buruk. Tapi memilih mana yang paling penting, paling mendesak, dan paling berdampak ketika sumber daya negara terbatas. Kita coba riset kecil2an, bukan untuk cari2 ini salah siapa. Tapi untuk memahami, apakah arah kebijakan ini memang sudah menyentuh akar persoalan masyarakat.
Ambil contoh MBG.
Kedengarannya gagasan bagus bahwa anak-anak harus mendapatkan gizi yang baik. IMHO.. sejak awal ini jd pertanyaan pribadi dimana sih letak urgensinya. Apakah benar program makan gratis berskala nasional dengan kebutuhan anggaran sangat besar adalah jawaban paling tepat untuk masalah pendidikan kita hari ini?
Karena kalau kita melihat kondisi di lapangan, masih banyak persoalan mendasar yang belum selesai. Masih banyak guru honorer yang bertahun-tahun mengabdi tetapi kesejahteraannya belum layak. Masih banyak sekolah yang fasilitasnya tertinggal. Masih banyak anak2 berprestasi yang butuh beasiswa.
Belum lagi kebutuhan meningkatkan kualitas guru, memperbanyak beasiswa dengan mekanisme yang baik, memperkuat riset kampus, mendukung dosen agar pendidikan kita bisa bersaing. Jangan sampai kita sibuk memastikan anak dapat makan siang, tapi lupa memperhatikan guru2 mereka. Karena pendidikan tidak hanya dibangun dari sepiring makanan. Disinilah muncul persoalan prioritas. Dalam kondisi anggaran negara yang terbatas, setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti ada program lain yang mungkin harus dikurangi atau dikorbankan.
Ketika ada efisiensi anggaran di berbagai sektor,
termasuk sektor yang berkaitan dengan pendidikan, wajar kalau masy bertanya: Mengapa program baru dengan biaya sangat besar bisa berjalan cepat,
sementara masalah lama yang sudah bertahun2 dirasakan dunia pendidikan
masih belum selesai? Aneh tapi nyata ya..😒
Lalu muncul masalah kedua: tata kelola.
Program sebesar MBG bukan sekadar soal menyediakan makanan. Ada rantai panjang yang harus dijaga: pemilihan penyedia, standar gizi, kebersihan dapur, distribusi, pengawasan, sampai transparansi anggaran. Beberapa media nasional maupun internasional seperti BBC dan Reuters ikut menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi MBG, termasuk kasus kesehatan yang terjadi di beberapa daerah.
Dan ini menurut saya jadi poin penting. Kalau sebuah program besar mengalami masalah, apakah cukup hanya mengganti orang di pucuk pimpinan? Saat ini juga banyak muncul berbagai sorotan terhadap tata kelola MBG, termasuk isu pengawasan dan transparansi yang menjadi perhatian publik, salah satunya bisa disimak di sini https://www.youtube.com/watch?v=lT5syvUg0U0. Kalau masalahnya ada pada individu, mungkin pergantian pejabat bisa membantu. Tapi kalau masalahnya ada pada desain dan sistem (tata kelola, monev, dll), maka mengganti orang hanya seperti mengganti sopir tanpa memperbaiki kondisi kendaraan. Cepat atau lambat, masalah yang sama bisa muncul kembali.
Mungkin ini juga menggelitik banyak orang: jika yang
substansial gak disentuh apakah sepadan program ini diteruskan? Atau mungkin
sudah banyak hal yang dikorbankan sehingga sulit dihentikan di tengah jalan?
Isu serupa lainnya: Koperasi Desa Merah
Putih
Sekali lagi, konsep dasarnya terdengar bagus.
Koperasi bahkan punya sejarah panjang dalam ekonomi Indonesia. Semangatnya
adalah gotong royong, membangun ekonomi dari bawah, dan membuat masyarakat desa
lebih mandiri. Tapi lagi-lagi: Apakah masalah ekonomi desa hari
ini akan selesai hanya dengan membentuk koperasi baru secara besar-besaran? Karena
koperasi bukan sekadar papan nama, gedung, aplikasi, atau struktur organisasi. Koperasi
hidup karena kepercayaan anggota, kemampuan pengelola, aktivitas ekonomi nyata,
dan rasa memiliki dari masyarakat.
Kalau koperasi dibangun karena kebutuhan masyarakat, peluang berhasilnya besar. Tapi kalau koperasi muncul karena target program dari atas alias top down (bukan karena kebutuhan dari bawah), risikonya juga besar, ramai di awal, tetapi sulit bertahan setelah perhatian pemerintah berkurang. Salah satu artikel menulis tentang protes aparat desa karena pemotongan anggaran sampai dengan 70% untuk dialihkan ke KDMP. Di media sosial juga beredar video warga di sejumlah daerah menolak pendirian Koperasi Merah Putih di atas lahan lapangan sepak bola (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c89kyw3v9ylo). Beberapa pengamat juga menyoroti risiko program ini, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, tata kelola dana, potensi tumpang tindih dengan usaha masyarakat yang sudah berjalan, hingga risiko pengawasan. Belum lagi muncul berbagai keluhan teknis, seperti proses rekrutmen dan kesiapan sistem.
Pertanyaannya, apakah
kita benar2 sedang membangun koperasi masyarakat? Atau hanya sedang
membangun sebuah program administratif yang bernama koperasi? Karena ekonomi
desa bukan laboratorium percobaan. Di sana sudah ada warung kecil, UMKM, dan
masyarakat yang hidup dari aktivitas ekonomi lokal. Kebijakan baru seharusnya
hadir untuk memperkuat mereka, bukan menjadi pesaing dengan dukungan fasilitas
negara.
Di saat yang sama, masyarakat juga menghadapi tekanan ekonomi yang tidak sederhana. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah jadi pengingat bersama bhw ini bisa jadi efek domino, naiknya bhn baku yg hrs impor, biaya produksi, dll yg akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat. Memang nilai tukar tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah karena dipengaruhi banyak faktor global. Namun kondisi seperti ini seharusnya semakin membuat pemerintah berhati2 dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Setiap kebijakan besar perlu serius dipastikan punya dampak yang jelas dan tata kelola yang kuat.
Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi isu2 terkait pajak. Paham sih.. negara butuh pendapatan dari pajak.
Tidak ada pembangunan tanpa biaya. Tapi pajak tidak hanya bicara tentang kewajiban
membayar tapi juga bicara tentang kepercayaan. Kita akan lebih mudah
menerima kewajibannya ketika melihat uang negara digunakan dan dikelola dengan baik, hati2,
tepat sasaran, dan transparan. Sebaliknya, ketika muncul program besar dengan
banyak pertanyaan, sementara kita diminta disiplin berkontribusi,
keresahan itu wajar muncul. Bukan karena gak mau ikut bangun
negeri. Tapi ingin memastikan pajak yg kita setor dikelola dengan
amanah.
Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Pemerintah
juga hadapi persoalan yang kompleks dan tekanan untuk menyelesaikan banyak
masalah sekaligus. Namun justru karena itu, pemilihan prioritas
menjadi semakin penting. Pada akhirnya, masy bukan nolak perubahan bukan nolak program besar. Yang diharapkan
sederhana: setiap kebijakan benar2 lahir dari kebutuhan, dikelola dengan baik, dan dievaluasi dengan jujur ketika muncul masalah.
Semoga setiap rupiah uang rakyat benar2 kembali untuk kepentingan rakyat. Karena yang paling mahal dari sebuah kebijakan bukan hanya anggaran yang hilang, tetapi kepercayaan publik yang hilang. Semoga segera pulih Indonesia-ku.. aamiiin
